Hukum Perdata merupakan mata kuliah prasyarat, sehingga mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, tidak dapat mengambil mata kuliah ini. Dalam perkuliahan Hukum Perdata ini dibahas tentang:

  1. Pembahasan ditekankan pada pengertian dasar, pembentukan dan berlakunya hukum perdata, mengingat keadaan hukum perdata Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka, sehubungan dengan pembangunan di bidang hukum. Pembahasan hukum badan pribadi meliputi: sejarah hukum perdata; hukum perdata nasional; sumber hukum perdata; kodifikasi dan sistematika; serta berlakunya hukum perdata.
  2. Hukum badan pribadi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum dan sistematika KUHPerdata diatur dalam Buku Pertama. Pembahasan hukum badan pribadi meliputi: orang sebagai subyek hukum; badan hukum; tempat tinggal; kewenangan berhak dan berbuat; kedewasaan dan pendewasaan; pencatatan peristiwa hukum; serta keadaan tidak hadir.
  3. Hukum keluarga menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum diatur dalam Buku Kedua, sedangkan menurut sistematika KUHPerdata diatur dalam Buku Pertama tentang Orang. Pembahasan hukum perikatan meliputi: hubungan keluarga; hubungan darah; perkawinan; keturunan; kekuasaan orang tua; harta benda perkawinan; perwalian; serta perceraian.
  4. Hukum benda adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum benda menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum diatur dalam Buku Ketiga, sedangkan menurut sistematika KUHPerdata diatur dalam Buku Kedua. Pembahasan hukum benda meliputi: benda dan hukum benda; hak kebendaan; hak milik; hak penguasaan (bezit); serta hak atas benda jaminan.
  5. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum dan KUHPerdata, perikatan diatur dalam Buku Ketiga. Pembahasan hukum perikatan meliputi: ketentuan umum tentang perikatan; perikatan yang lahir dari perjanjian; serta perikatan yang lahir dari undang-undang.
  6. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, waris diatur dalam Buku Keempat tentang Waris, sedangkan dalam sistematika KUHPerdata waris diatur dalam Buku Kedua tentang Benda. Pembahasan waris meliputi: pengaturan hukum waris; subyek hukum waris; serta obyek hukum waris. Sebagai perbandingan untuk mengetahui kearah mana pembinaan hukum waris nasional, maka akan dibahas secara ringkas hukum waris adat dan hukum waris Islam.

.