mata kuliah ini mempelajari tentang konsep perdata, hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, menjelaskan mengenai subyek dan obyek hukum , pembagian bidang hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dan KUH Perdata. 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep waris dalam hukum Islam. pda mata kuliah ini tidak dibahas konsep waris dalam KHI dan BW.

 

Mata kuliah ini membahas aturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum Islam yang berlaku saat ini (di masa sekarang). Pembahasan matakuliah ini diarahkan pada pengenalan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam, termasuk juga peraturan daerah di Provinsi Aceh, agar mahasiswa dapat memahami fungsi dan kedudukan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Perdata merupakan mata kuliah prasyarat, sehingga mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, tidak dapat mengambil mata kuliah ini. Dalam perkuliahan Hukum Perdata ini dibahas tentang:

  1. Pembahasan ditekankan pada pengertian dasar, pembentukan dan berlakunya hukum perdata, mengingat keadaan hukum perdata Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka, sehubungan dengan pembangunan di bidang hukum. Pembahasan hukum badan pribadi meliputi: sejarah hukum perdata; hukum perdata nasional; sumber hukum perdata; kodifikasi dan sistematika; serta berlakunya hukum perdata.
  2. Hukum badan pribadi menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum dan sistematika KUHPerdata diatur dalam Buku Pertama. Pembahasan hukum badan pribadi meliputi: orang sebagai subyek hukum; badan hukum; tempat tinggal; kewenangan berhak dan berbuat; kedewasaan dan pendewasaan; pencatatan peristiwa hukum; serta keadaan tidak hadir.
  3. Hukum keluarga menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum diatur dalam Buku Kedua, sedangkan menurut sistematika KUHPerdata diatur dalam Buku Pertama tentang Orang. Pembahasan hukum perikatan meliputi: hubungan keluarga; hubungan darah; perkawinan; keturunan; kekuasaan orang tua; harta benda perkawinan; perwalian; serta perceraian.
  4. Hukum benda adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum benda menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum diatur dalam Buku Ketiga, sedangkan menurut sistematika KUHPerdata diatur dalam Buku Kedua. Pembahasan hukum benda meliputi: benda dan hukum benda; hak kebendaan; hak milik; hak penguasaan (bezit); serta hak atas benda jaminan.
  5. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Menurut sistematika ilmu pengetahuan hukum dan KUHPerdata, perikatan diatur dalam Buku Ketiga. Pembahasan hukum perikatan meliputi: ketentuan umum tentang perikatan; perikatan yang lahir dari perjanjian; serta perikatan yang lahir dari undang-undang.
  6. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, waris diatur dalam Buku Keempat tentang Waris, sedangkan dalam sistematika KUHPerdata waris diatur dalam Buku Kedua tentang Benda. Pembahasan waris meliputi: pengaturan hukum waris; subyek hukum waris; serta obyek hukum waris. Sebagai perbandingan untuk mengetahui kearah mana pembinaan hukum waris nasional, maka akan dibahas secara ringkas hukum waris adat dan hukum waris Islam.

.  

Mata Kuliah Hukum Tata Negara merupakan salah satu mata kuliah inti di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membekali mahasiswa calon guru PKn di persekolahan. Mata Kuliah ini membahas tentang : Konsep Ilmu Hukum Tata Negara; Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya; Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Dasar-dasar Teoritik Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia; Lembaga-lembaga Negara RI menurut UUD 1945; dan Dinamika Ketatanegaraan RI.

Dilihat materi kajiannya, mata kuliah ini sangat dinamis dalam arti selalu mengikuti dan membahas perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah mengalami perubahan mendasar terutama berkenaan dengan hasil amandemen UUD 1945 tahun 2002. Dilain pihak, dilihat dari bobotnya hanya 2 SKS sehingga alokasi waktu tidak memadai. Untuk memenuhi harapan dan ketercapaian target, perlu diadakan kegiatan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa, baik klasikal maupun kelompok yang diadakan di luar jam perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual ketatanegaraan Republik Indonesia.